Para diplomats AS melakukan walk out saat diplomat Prancis sedang berbicara dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin, setelah sekutu dekat Amerika di Eropa tersebut mengkritik catatan pemerintahan Trump terkait hak asasi manusia.
Aksi mengejutkan tersebut terjadi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Ukraina, setelah AS menentang pemberian masa jabatan empat tahun tambahan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk. Pengangkatannya kembali pada Jumat mendapat dukungan besar, termasuk dari Prancis.
Aksi keluar yang dilakukan AS mencerminkan bukan hanya semakin tegangnya hubungan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, tetapi juga ketegangan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Eropa. Perselisihan tersebut mencakup pertanyaan mengenai komitmen Trump terhadap NATO, kemungkinan perubahan penempatan pasukan AS di Eropa, serta keinginan Trump untuk menguasai Greenland, yang merupakan bagian dari Denmark, salah satu anggota NATO.
Trump juga mengeluhkan bahwa negara-negara Eropa, yang tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut, tidak membantu AS selama perang Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan itu, Macron mengambil peran utama dalam upaya memperkuat militer Eropa dan memastikan adanya payung nuklir, mengingat Prancis merupakan salah satu dari dua negara berkekuatan nuklir di benua tersebut, bersama Inggris.
Setelah aksi walk out singkat pada Senin tersebut, Wakil Duta Besar AS Dan Negrea menuduh Prancis berpura-pura menunjukkan “kemarahan moral” dan seolah-olah merasa berhak menggurui dunia mengenai berbagai topik, termasuk masalah hak asasi manusia.
Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat selalu mendukung Prancis dalam setiap konflik ketika “kebebasannya terancam”, serta selama ini membiarkan Prancis melakukan aksi “sok menggurui” tersebut karena adanya rasa persahabatan dan saling menghormati.
Namun, menurutnya, sikap itu kini tidak akan dilanjutkan lagi.
Yang memicu aksi walk out tersebut adalah unggahan di media sosial pada Jumat dari Misi Prancis untuk PBB di Jenewa, yang mengkritik keputusan AS menentang masa jabatan kedua Kepala Hak Asasi Manusia PBB.
Majelis Umum PBB kemudian melakukan pemungutan suara dan hasilnya 144 negara mendukung, 10 menolak, serta 13 negara abstain untuk mendukung kembali Volker Türk. Amerika Serikat termasuk di antara negara yang memberikan suara menolak.
Dalam unggahannya, Misi Prancis menulis:
“Dulu AS merupakan mercusuar hak asasi manusia. Tidak lagi. Kini, AS berdiri bersama Korea Utara, Nikaragua, Mali, dan Rusia dalam posisi terisolasi. Dan dunia tidak lagi mendengarkannya.”
Kalimat tersebut menjadi salah satu pemicu ketegangan diplomatik yang kemudian berujung pada aksi delegasi AS meninggalkan ruang pertemuan PBB ketika diplomat Prancis sedang berbicara.
Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB, merespons melalui platform X dengan menuduh Prancis “memanjakan beberapa negara yang merupakan pelanggar hak asasi manusia terburuk” serta memberikan suara “untuk seseorang yang selama ini menggurui negara-negara demokrasi yang bebas dan berdaulat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Israel, sembari mendekatkan diri dengan para penindas terburuk di dunia.”
Pekerjaan Türk sebagai Kepala Hak Asasi Manusia PBB pada dasarnya memang cukup rumit. Ia dituntut untuk menyuarakan kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah negara-negara
anggota PBB, termasuk negara-negara yang menjadi bagian dari organisasi tersebut.
Sebagai contoh, Türk dengan tegas mengkritik invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dan perang Israel di Gaza. Ia juga pernah menyerukan “pemikiran ulang secara besar-besaran” terhadap kebijakan imigrasi AS menjelang Piala Dunia, dengan menyoroti persoalan seperti “profil rasial, pengawasan, dan penegakan hukum imigrasi.”
Dalam pertemuan pada Senin tersebut, Negrea kemudian secara khusus menyoroti Prancis.
“Hari ini, saya mengingatkan mereka bahwa Amerika Serikat tetap menjadi mercusuar kebebasan bagi dunia,” katanya.
Ia melanjutkan bahwa karena alasan tersebut, AS tidak akan lagi memberikan kesempatan kepada Prancis untuk didengarkan sampai negara tersebut menarik kembali retorikanya yang dianggap merendahkan dan tidak menghormati, serta bertindak sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.
Duta Besar Prancis untuk PBB, Jerome Bonnafont, tidak menyinggung aksi walk out tersebut ketika mendapat kesempatan berbicara di akhir pertemuan Dewan Keamanan untuk memberikan tanggapan.
Sebaliknya, ia menekankan bahwa Prancis—yang pernah membantu Amerika Serikat memperoleh kemerdekaannya—ikut serta dalam perayaan 4 Juli untuk memperingati 250 tahun Amerika Serikat.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk dengan tujuan mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, serta pembangunan,” ujar Bonnafont.
Ia menambahkan bahwa seluruh nilai tersebut menjadi dasar bagi Prancis dalam menjalankan perannya di PBB, termasuk untuk mempertahankan institusi tersebut, menjaga independensinya, memastikan kemampuannya menjalankan Piagam PBB, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan perdamaian.
